DPR Diminta Buat UU Berpihak ke Daerah
Kamis, 05 Juli 2012 – 09:33 WIB
Demikian juga halnya dengan pembangunan sistem demokrasi yang saat ini tengah berlangsung di Indonesia. Menurut Hasan Basri prosesnya semakin menjauh dari akar budaya Indonesia.
Baca Juga:
"Demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi musyawarah menuju mufakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pancasila. Sementara wakil rakyat yang ada di DPR menempuh demokrasi kalah-menang dalam mengambil sebuah keputusan. Menurut saya itu indikasi bahwa kemampuan debat para wakil rakyat sangat tidak memadai," tegasnya.
Dalam kaitannya dengan proses mengambil keputusan secara musyawarah mufakat lanjut Hasan Basri, anggota DPR tidak perlu jauh-jauh sampai ke Amerika Serikat. "Etnis Minang sudah sejak dahulu menerapkan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Kalau mau berlajar demokrasi sesuai dengan Pancasila, datanglah ke Sumatera Barat," kata Hasan Basri.(fas/jpnn)
JAKARTA - Mantan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Hasan Basri meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersikap memihak kepentingan daerah dalam
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- DPR Ingatkan Kesbangpol Batam Seusai Buat Surat Edaran Pengumpulan Data C1
- Distribusi Logistik Pilkada 2024 Tuntas Jelang Pemungutan Suara
- 8.965 Personel Gabungan Satpol PP Siap Amankan 4.848 TPS di Tangerang
- Sinyal Prabowo Dukung RIDO di Jakarta Sudah Kuat, Surat Jadi Buktinya
- Logistik Pilkada Bangka Barat Didistribusikan ke 341 TPS, Tak ada Wilayah Terpencil
- 2 Timses Paslon Terkena OTT, Sebegini Uang yang Disita