DPR Diminta Konsisten Terapkan UU BPK

Menurutnya, dalam proses fit and proper test yang akan dilakukan di Komisi XI DPR nanti sepatutnya integritas dan kredibilitas calon menjadi prioritas. Karenanya Adnan juga meminta DPD untuk mengawasi proses seleksi di DPR.

” Apalagi ini kan seleksi pimpinan BPK. Salah satu upaya yang harus dilakukan DPD adalah melakukan kontrol terhadap fit and proper test di DPR, termasuk soal konsistensi menjalankan pasal 13 huruf j UU BPK,” sambungnya.

 

“Jika nanti DPR keluar dari koridornya, mungkin DPD bisa melakukan langjkah politik seperti meminta penjelasan DPR mengapa itu bisa terjadi dan mendesak secara politik untuk memperbaiki sistem seleksi di DPR,” urai Adnan.(ara/jpnn)