DPR Diminta Pelajari Substansi Capres Independen

Selain itu, John Pieris juga menegaskan selain untuk membangun logika politik dan berdemokrasi, gagasan calon perseorangan itu juga terinspirasi dari proses dan realita demokrasi politik masyarakat Indonesia saat memilih kepala desanya.

"Semua calon kades berasal dari perseorangan. Tidak pakai duit. Siapa yang terbaik, dialah yang diberi mandat oleh warga desa untuk jadi pemimpin," ungkap John.

Beda halnya dengan Pemilukada di tingkat provinsi, kabupaten dan kota yang sudah diatur oleh UU. "Siapa pun, termasuk kader parpol sendiri kalau ingin maju sebagai calon kepala daerah wajib setor kepada partai. Apalagi non-kader, rata-rata dimintai duit oleh pengurus partai minimal Rp400 juta, sebagaimana yang terjadi di kampung saya, Maluku," kata John Pieris.

Terakhir, dia juga mengungkap efek negatif dari kekuasaan parpol yang berlebihan dalam menentukan calon peserta pemilukada. "Setiap kepala daerah biasanya didaulat parpol untuk jadi ketua di daerah kekuasaannya. Akibatnya, apakah itu anak, istri dan saudaranya digiring untuk jadi anggota DPRD. Pertanyaan saya, dimana kedaulatan rakyat," tanya John Pieris. (fas/jpnn)