DPR Disarankan Tolak Perppu MK

jpnn.com - JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf menyarankan DPR untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi.

"Sebaiknya tolak saja Perppu tentang MK itu. Akan lebih baik dan bermanfaat jika DPR membuat undang-undang yang normal," kata Asep Warlan Yusuf, dalam acara Focus Group Discussion bertema "Penguatan Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", di ruang GBHN, gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (10/12).

Menurut Asep, banyak hal yang tidak terukur dalam Perppu MK itu. Misalnya, calon Hakim Konstitusi dari kalangan DPR atau partai politik harus setelah tujuh tahun tidak bergabung dengan partai politik. "Dari mana itu angka tujuh tahun itu," tanya Asep Warlan Yusuf.

Lebih lanjut, dia menyarankan posisi DPR dalam pemilihan Hakim Konstitusi. Saran Asep, sebaiknya DPR dalam posisi setuju atau menolak saja para calon Hakim Konstitusi.

"Jangan ikut menguji calon. Biar saja Komisi Yudisial atau pihak lain yang menguji calon hakim MK," ujar saran Profesor Asep Warlan Yusuf. (fas/jpnn)