DPR Disebut Lebih Boros Dari KPK

Tujuannya, lanjut dia, agar ada penghematan yang nyata. Oleh karena itu, Ray menganjurkan KPK sebaiknya segera melakukan anjuran itu. "Jika memang pada faktanya tak ditemukan gedung yang sesuai dengan fungsi dan kapasitas yang diinginkan oleh KPK, maka membangun gedung baru tentu harus dilakukan," kata Ray lagi.

Dengan begitu, Ray melanjutkan, tak perlu ada ngotot-ngototan antara dua lembaga negara yakni KPK dan DPR yang berujung pada sentimen tak postif. "Dua lembaga ini tak perlu saling adu wibawa di depan masyarakat dengan saling menggertak," tegasnya.

Terkait ide membuka koin publik dari KPK, ia menilai itu merupakan ide yang tak tepat. Sikap ini hanya menambah pertentangan dua lembaga yang ujungnya jelas tak menyumbang apapun bagi perbaikan kwalitas kebangsaan dan pemberantasan korupsi. "DPR dan KPK baiknya saling menghormati," katanya.

"KPK melakukan anjuran DPR untuk terlebih dahulu mencari gedung-gedung kosong milik pemerintah untuk kemudian jika tak ditemukan segera dibangun gedung baru. Begitu juga dengan DPR, anjuran untuk mencari gedung itu bukan bagian dari  upaya menghalang-halangi kinerja KPK serta membuat KPK dalam posisi sulit untuk berkembang," paparnya.(boy/jpnn)