DPR Ditantang Bentuk Pansus Buwas Gate, Berani?

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai tidak cukup hanya membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dugaan korupsi di tubuh Pelindo II. Namun perlu membentuk Pansus Buwas Gate, sebagai bentuk pencarian kebenaran apakah pencopotan Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) murni kebutuhan organisasi, atau ada kepentingan oknum penguasa di dalamnya.

Menurut Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Polri Perangi Korupsi (MP3K)‎, Sofyano Zakaria,‎ pandangannya didasari sejumlah fakta yang mengemuka sebelum Buwas dicopot. 

Mulai dari telepon RJ Lino yang mengancam mundur ketika Bareskrim menggeledah kantornya. Kemudian pengakuan Buwas yang mengatakan pernah diminta Wakil Presiden Jusuf Kalla agar tak mengusut kasus Pelindo II dan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) terkait pengangkatan Buwas sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) yang begitu cepat.

"Presiden menurut konstitusi hanya berhak mengganti Kapolri, itu pun atas persetujuan DPR. Sedangkan penunjukan penyidik dan posisi lain di tubuh Polri 100 persen wewenang Kapolri sesuai aturan di internal Polri. Apalagi sekelas wapres maupun Menko, sama sekali tidak berhak," ujar Sofyano‎, Minggu (6/9).

Karena itu pembentukan Pansus Buwas Gate, kata Sofyano, sangat dibutuhkan. Paling tidak agar bisa mengungkap jaringan pihak yang ingin tetap menjarah kekayaan negara namun ogah masuk bui.

Sofyano menilai, jika DPR hanya membentuk Pansus Pelindo, hasilnya dikhawatirkan tidak maksimal. ‎Pasalnya, Bareskrim saat dipimpin Buwas tidak hanya menggeledah kantor pusat Pelindo II. Namun juga tengah berupaya mengungkap sejumlah kasus lain seperti dugaan korupsi di tubuh TPPI dan mafia daging. (gir/jpnn)