DPR Dituding Ingin Belokkan Sistem Presidensiil

JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit menuding Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara sengaja telah menggeser sistem presidensial menuju sistem parlementer. Indikasinya, kata Arbi, dapat dilihat dari keseluruhan produk Undang-undang politik yang cenderung mengabaikan peran dan fungsi pemerintah di bidang politik.

“Sistem presidensial tidak jalan, DPR yang merongrong melalui undang-undang parpol, Undang-undang Pemilu yang parlementer. Kalau semuanya bekerja dalam satu sistem maka semuanya bisa berjalan,” ujar Arbi Sanit usai menghadiri Deklarasi Dewan Penyelamat Negara (DEPAN) di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (10/2).

Selain mengkritisi produk undang-undang politik, Arbi juga menilai koalisi parpol justru telah memperlemah kinerja pemerintah. Sebab, koalisi yang di dalamnya ada Golkar dan PKS itu kerap membuat kacau pemerintahan. “Ini yang kacau. Bagaimana Presiden bikin reshuffle karena tersandera oleh Golkar dan PKS. Mereka tidak konsisten, saya bilang pengkhianat koalisi Setgab,” tegas Arbi.

Apalagi, ujar Arbi, sejumlah parpol telah berkhianat di dalam Pemerintahan SBY karena ikut mengecam pemerintah meski berada di dalam koalisi parpol pendukung pemerintah. “Yang disalahkan presiden, tapi yang mendukungnya berkhianat, kalau dukung pemerintah jangan berteriak melawan,” katanya.