DPR Dorong BPK Perbesar Porsi Audit Kinerja

jpnn.com - JAKARTA - Mantan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menambah porsi audit kinerja untuk seluruh instansi pengguna APBN. Sebab, selama ini audit kinerja hanya mencapai 5 persen saja.

"Sekarang audit BPK di sisi kinerja baru sekitar lima persen, mungkin diperbesar porsinya jadi 30 persen," kata Teguh di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (9/12).

Menurutnya, dari 70 persen audit konvensional BPK dalam semester pertama tahun 2014, terdapat indikasi penyimpangan. Merujuk pada temuan BPK, Teguh menyebut indikasi penyimpangan itu berpotensi mengarah pada kerugian negara hingga triliunan rupiah.

"Kalau BPK lebih fokus kepada audit kinerja, hasilnya pasti lebih baik dan pada tahun-tahun berikutnya akan semakin optimal penggunaan APBN," ulasnya.

Mantan pembaca berita di televisi swasta itu juga mengingatkan BPK agar sesegera mungkin memperlakukan pra-audit menggunakan sistem e-audit. Menurutnya, e-audit penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan atas hasil audit.

"Sebelum melakukan audit berdasarkan akutansi pemerintahan, DPR sudah minta BPK memberlakukan pra-audit dengan sistem e-audit, guna meminimalisir penyimpangan terhadap hasil audit itu sendiri," pungkas Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.(fas/jpnn)