DPR Dorong Kemenag Perbaiki Kualitas Penyelenggaraan Haji
Pasalnya, pelayanan jamaah sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya.
Kedua, lanjutnya, jarak tenda di Mina dengan jamarah masih jauh, yaitu 7 kilometer sehingga menguras stamina jamaah.
"Seharusnya dengan kapasitas terbatas, penempatan jamaah bisa diberikan pada jarak yang lebih dekat, tidak seperti kondisi haji sebelumnya," ujarnya.
Dia menjelaskan, catatan ketiga, dari segi kesehatan, beberapa tempat layanan kesehatan ditemukan masih adanya rekam medis jamaah yang belum diperbaharui, sehingga pelayanan tenaga kesehatan dalam melayani jamaah masih menggunakan rekam medis 2020.
Tentu hal itu berpengaruh terhadap layanan kesehatan jamaah, tetapi secara umum pelayanan kesehatan sudah baik walaupun pengadaan obat harus diperbanyak sesuai dengan penyakit yang dirasakan jamaah seperti batuk, pilek, dan sesak nafas.
"Keempat, perlu ditingkatkan pelayanan manasik haji para jamaah. Banyak jamaah yang tidak tergabung dalam kelompok bersama Ibadah Haji (KBIH) tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan manasiknya," katanya.
Ace mengatakan persoalan teknis seperti koper jamaah yang disediakan maskapai penerbangan yang cepat sobek dan rusak perlu diperhatikan.
Dia menilai masalah lain yang harus diselesaikan, antara lain terkait sengkarut Haji Furoda, walaupun kewenangan pemerintah Arab Saudi, tetapi menyangkut dengan jamaah haji Indonesia.
Karena itu, kata dia harus dipastikan tidak ada calon jamaah haji Indonesia yang dirugikan akibat adanya pungutan visa haji Furoda tanpa kepastian keberangkatan.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong Kementerian Agama (Kemenag) melakukan perbaikan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Menko Polkam Budi Gunawan Dukung Lemhannas Jadi Think Tank Kelas Dunia
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia