DPR Dorong Kemendes PDTT Matangkan Konsep Transmigrasi Transpolitan

jpnn.com, JAKARTA - Upaya Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengembangkan konsep transmigrasi modern transpolitan mendapatkan apresiasi Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin).
Kemendes PDTT pun diminta menggaet banyak investasi demi mempercepat kesejahteraan para transmigran.
“Hari ini (kemarin, red) tadi kami menyaksikan penandatanganan pihak swasta dengan pemerintah untuk terlibat. Ke depan Pemerintah tidak mungkin sendiri hanya mengandalkan APBN. Tentu kita harus inovatif dan kreatif,” ujar Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini saat menjadi keynote Speech dalam Pembukaan Rakornas Transmigrasi 2023 yang digelar di Grha Sabha Pramana UGM, D.I. Yogyakarta, Selasa (16/5/2023).
Menurut Gus Muhaimin, salah satu faktor keberhasilan transmigrasi adalah keterlibatan dunia bisnis dan swasta.
Pengembangan kawasan transmigrasi selama ini telah banyak membuka peluang bagi dunia bisnis untuk berinvetasi di wilayah-wilayah tersebut.
“Saya menyaksikan berbagai kemajuan transmigrasi salah satunya adalah keterlibatan dunia bisnis dan usaha,” tambahnya.
Pada bagian akhir paparannya, Wakil Ketua DPR RI ini meminta dengan adanya transmigrasi modern dapat menyonsong pembangunan transmigrasi lebih cepat dengan merancang dan merumuskan model transpolitan yang lebih baik untuk masa depan Indonesia.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan pelaksanaan Rakornas sangat penting untuk menghasilkan output dan rekomendasi untuk pengembangan program transmigrasi dalam 5 tahun hingga 20 tahun mendatang.
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin) mengapresiasi upaya Kemendes PDTT mengembangkan konsep transmigrasi modern transpolitan.
- Bamsoet Prihatin Muruah Pengadilan Rusak Akibat Rentetan Kasus Melibatkan Hakim
- Wamen Viva Yoga Dorong Kawasan Transmigrasi Berkontribusi dalam Swasembada Pangan
- Sarmuji: Golkar Pastikan Hadir Jika Pemerintah Ajak Diskusi Soal RUU Perampasan Aset
- Prabowo Ingin Hapus Kuota Impor, Riyono Komisi IV: Demi Memberikan Ruang Keadilan
- Hakim Terseret Kasus Suap, Legislator Minta MA Membenahi Sistem Promosi Jabatan
- Eksistensi Suap Hakim, Mafia Hukum dan Peradilan di Indonesia: Penyakit Kronik dan Upaya Penanggulangannya