DPR Dorong Kementan Mempercepat Bantuan untuk Tenaga Kerja Pertanian
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Maria Lestari mendukung upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mempercepat bantuan sarana dan prasarana melalui program padat karya. Bantuan tersebut antara lain berupa sarana produksi dan alsintan pada program padat karya tahap dua untuk intensifikasi padi, jagung dan kedelai.
“Saya mendukung percepatan bantuan sarana prasarana untuk membantu tenaga kerja pertanian melalui program padat karya. Saya berharap agar strategi ini bisa segera dikoordinasikan dengan seluruh stakeholder," ujar politikus PDIP ini saat mengikuti rapat kerja melalui video telekonference DPR RI, Kamis (16/4).
Menurut Maria, langkah Kementan dalam menyediakan sarana produksi memiliki manfaat besar karena mampu menunjang proses kerja para petani kecil di semua desa.
Dia berharap, bantuan tersebut diberikan secara merata, mengingat kondisi darurat Covid 19 yang memprihatikan.
"Keberadaaan program pertanian untuk petani kecil adalah sebuah keniscayaan. Tentu saya juga berharap pemerintah memberikan perlindungan kepada para petani," katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR lainnya, Made Urip berharap Kementerian Pertanian memiliki program disertifikasi pangan sebagai antisipasi menghadapi kemungkinan memburuknya ekonomi global.
Di sisi lain, dia berharap Kementan membuat gerakan bercocok tanam kepada seluruh penduduk desa maupun mereka yang tinggal di kota.
"Kita tahu bahwa Covid 19 ini sudah memukul perekonomian kita. Termasuk juga soal pangan. Untuk itu, saya mengusulkan agar Kementan memiliki program disertifikasi pangan. Misalnya bagaimana kita hidupkan kembali agar masyarakat produksi pangan dengan memanfaatkan pekarangan dan halaman rumah untuk bercocok tanam," katanya.
Sejumlah anggota Komisi IV DPR mendukung percepatan bantuan sarana prasarana untuk membantu tenaga kerja pertanian melalui program padat karya.
- Hamdalah, Mentan Amran Sulaiman Pastikan Stok Pangan Aman Jelang Natal dan Tahun Baru
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Pemprov Kalsel Siapkan 41.829 Hektare Untuk Optimalisasi Lahan Rawa
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Pelaku Usaha Harapkan Prabowo Bentuk Badan Otoritas Sawit