DPR Dorong Kementerian PUPR Mempercepat Program PKT di Desa hingga Pelosok

jpnn.com, JAKARTA - Komisi V DPR RI bersama Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR sepakat mempercepat pelaksanaan program padat karya tunai (PKT) tahun anggaran 2022 guna mendistribusikan anggaran infrastruktur kerakyatan hingga ke desa dan pelosok.

Selain itu, meningkatkan daya beli masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Alokasi anggaran PKT bidang permukiman 2022 sebesar Rp 2,11 triliun diharapkan membuka lapangan pekerjaan bagi 60.466 tenaga kerja.  

Dalam rapat dengar pendapat ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengatakan serapan APBN 2022 bisa mempercepat program padat karya. 

Dipaparkan capaian serapan APBN sampai Agustus 2022, antara lain, Ditjen Cipta Karya realisasi keuangan 45,65 persen, realisasi fisik 48,88 persen. Ditjen Perumahan realisasi keuangan 57,31 persen, realisasi fisik 52,14 persen.

 "Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk meningkatkan capaian serapan APBN tahun anggaran 2022 sesuai saran dan masukan Komisi V DPR RI," ucap Ridwan Bae di ruang rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).

 Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan tercatat hingga 30 Agustus 2022 realisasi penyerapan keuangan program padat karya Ditjen Cipta Karya sudah 50,15 persen dari total anggaran Rp 2,11 triliun atau senilai Rp 1,05 triliun. 

Sementara itu, pekerjaan fisik yang dilaksanakan seluruh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) telah mencapai 17,28 persen dengan total menyerap tenaga kerja 23.648 orang.

Soal peningkatan alokasi anggaran dalam nota keuangan RAPBN 2023, Komisi V meminta Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR menambah alokasi program infrastruktur berbasis masyarakat. (mrk/jpnn)