DPR Dorong KPK Langsung Usut Pencaplokan Lahan KAI

Bukan hanya itu, Martin juga menjanjikan akan menanyakan langsung ke Kapolri terkait kasus ini. Hal ini lantaran Polda Sumut menetapkan Kepala Kantor BPN Medan Dwi Purnama (sudah dimutasi) dan Kepala seksi Pemberian Hak-hak BPN Medan, Hafizunsyah menjadi tersangka gara-gara ogah menerbitkan sertifikat  HGB untuk PT ACK.

Terhadap Mahkamah Agung (MA), Martin juga mengingatkan agar memberikan putusan tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang obyektif. "MA harus membuktikan sebagai lembaga hukum yang tidak terkooptasi oleh kepentingan pihak-pihak yang punya uang," kata Martin. (sam/jpnn)