DPR Dorong Negara Maju Merealisasikan Bantuan Pendanaan

jpnn.com, BONN - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono mendorong negara maju merealisasikan bantuan pendanaan, teknologi dan capacity building dalam rangka kegiatan mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim.

Hal tersebut diungkapkan Roem Kono dalam sambutan yang dibacakannya di forum COP ke-23 Climate Change, Bonn, Jerman, Jumat (10/11/2017).
 
“Kami, Parlemen Indonesia, hadir untuk memberikan dukungan atas perjuangan Delegasi RI dengan mendorong agar negara maju merealisasikan bantuan pendanaan, teknologi dan capacity building dalam rangka kegiatan mitigasi dan adaptasi terkait perubahan iklim. Selanjutya, kami sampaikan beberapa program dan kegiatan yang telah ditindaklanjuti Parlemen RI pasca COP ke-21 Tahun 2015 di Paris dan COP ke-22 Tahun 2016 di Marrakech,” ujar Roem Kono dalam siaran persnya baru-baru ini.  
 
Pada kesempatan itu, Roem yang memimpin delegasi Parlemen Indonesia di ajang tersebut menjelaskan bahwa beberapa program dan kegiatan yang telah ditindak lanjuti DPR RI (Parlemen RI) tentunya sesuai dengan tugas dan fungsi parlemen. Diantaranya adalah meratifikasi hasil COP ke-21 di Paris dengan melakukan pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change, kedua mengoptimalkan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Undang-Undang tentang Konservasi Tanah dan Air.
 
Selain itu terkait pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan, saat ini DPR bersama pemerintah sedang merevisi beberapa Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Undang-Undang tentang Kehutanan.
 
DPR juga mendukung pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut. Kerusakan lahan gambut ini akibat kebakaran hutan dan lahan. Sehingga perlu upaya-upaya kegiatan restorasi gambut secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, termasuk pemanfaatannya oleh masyarakat adat sekitar hutan.
 
Tidak hanya itu, DPR juga ikut mendorong peningkatan anggaran pemerintah untuk beberapa kegiatan, seperti reforma agraria seluas 9 juta hektar dan perhutanan sosial, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, serta penegakan hukum dalam pemberantasan perusakan hutan (terutama illegal logging), rehabilitasi hutan dan lahan, serta restorasi lahan gambut, serta perlindungan kawasan konservasi dan pemberdayaan masyarakat desa adat sekitar hutan. Indonesia juga telah menyampaikan kontribusi ke global dengan penurunan emisi sebesar 29 persen melalui sumberdaya sendiri, dan 41 persen bila ada bantuan dari luar negeri.
 
Dalam sambutannya, politisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga berharap pada COP ke-23 di Bonn, yakni terkait isu penting terkait transparancy framework, further guidance untuk NDC terutama mitigasi, adaptation communication.  DPR juga mengharapkan peran negara maju seperti: Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, China dan Korea serta negara donor lainnya untuk merealisasikan dukungan pendanaan, teknologi dan capacity building, dengan skema yang disepakati bersama,
 
Bahkan Roem juga berharap untuk memasukkan kepentingan Indonesia lainnya dalam COP Decision, terutama yang akan diadopsi pada COP ke-24 mendatang. Seperti dorongan di sektor kehutanan dan kelautan sebagai bagian dari perbaikan perubahan iklim global, solidaritas universal juga harus menjadi semangat dari COP ke-23 Bonn untuk menyelesaikan urgensi masalah perubahan iklim dunia.(adv/jpnn)