DPR Dorong Pemerintah Jadikan G20 untuk Cegah Spillover Effect Perang Rusia-Ukraina
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai, Indonesia bisa mengambil momentum dalam Presidensi G20 untuk mencegah spillover effect dalam perang Rusia versus Ukraina.
Sebagaimana diketahui, spillover effect adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu peristiwa di suatu negara terhadap ekonomi negara lain.
“Karena itu, kami terus mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan jalur diplomasi karena (perang) ini menyangkut ekonomi dan perdagangan dunia,'' ucap Dave pada Rabu (2/3).
Meskipun demikian, Dave memahami bahwa G20 lebih menekankan pada persoalan ekonomi dan keuangan.
Sementara itu, persoalan perang tersebut lebih pada persoalan politik dan diplomasi internasional.
Namun, Dave menilai, tidak ada salahnya jika Indonesia sebagai tuan rumah membahas dan menaikkan persoalan invasi ini untuk melihat komitmen negara G20 ini terhadap Ukraina.
“Sebab, banyak kekhawatiran kalau Rusia lakukan agresi militer lebih luas dan akan memicu Perang Dunia III. Rusia memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik yang mematikan bagi negara-negara yang intervensi kebijakannya,” jelas anggota Fraksi Golkar DPR RI ini.
Karena itu, Dave menilai Indonesia harus lebih mengambil peran sentral dalam mengingatkan negara-negara sahabat agar jangan sampai perang Rusia versus Ukraina menjadi penyebab invasi lain.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno meminta pemerintah untuk menjadikan G20 sebagai momentum pencegahan terhadap spillover effect perang antara Rusia dan Ukraina
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Dirut Bank Mandiri Raih Best Financial Leader di Ajang CNBC Indonesia Award 2024, Darmadi Durianto: Membanggakan
- Forkopi Dorong Pemerintah dan DPR Bisa Segera Bahas Revisi UU Perkoperasian
- Quo Vadis Putusan MK Soal Kewenangan KPK Dalam Kasus Korupsi TNI: Babak Baru Keterbukaan & Kredibilitas Bidang Militer