DPR Dorong Pemerintah Sejahterakan Hakim di Daerah

Biaya Rp 11,8 triliun seharusnya sudah bisa memberikan penggantian mobil dinas yang baru. 

‘’Kami ingin Mahkamah Agung bisa bertanggung jawab terhadap hakim-hakim yang berada di bawah dalam menjamin kesejahteraan. Baik bangunan tempat kerja maupun tempat tinggalnya perlu menjadi perhatian,” tuturnya.

Dia mengingatkan jangan hanya memikirkan kemewahan gedung di Mahkamah Agung (MA) atau pegawai-pegawainya. Karena bisa dilihat bahwa beberapa mobil dinas, dan bus-bus masih terlihat sangat bagus.

‘’Kebalikan kondisi di daerah, para hakim tidak memiliki fasilitas semua itu. Ini tidak sebanding jika melihat kondisi seperti ini, dan perlu menjadi perhatian,’’ ucapnya.

‘’Terkait pensiunan para hakim yang sudah mengabdi puluhan tahun harus diberikan penghargaan sesuai masa kerjanya jangan sampai dikesampingkan tanggung jawab dan hak mereka. Dengan demikian terkait hal tersebut DPR akan kembali mengusulkan tentang RUU Jabatan Hakim," jelasnya. (mrk/jpnn)