DPR Dorong Pemerintah Tetapkan Siaga Satu Virus Corona
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak pemerintah bergerak cepat mengantisipasi mewabahnya virus corona ke wilayah Indonesia melalui bandara udara maupun pelabuhan laut yang sangat berpotensi menjadi pintu masuk penyebaran.
“Pemerintah disarankan tetapkan siaga satu dengan diikuti langkah-langkah konkret berupa melakukan pengecekan terhadap manusia, hewan maupun barang yang masuk lewat banda maupun pelabuhan,” kata Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1).
Bendahara umum Partai Nasdem itu mengatakan, kalau perlu seluruh pesawat dan kapal yang transit maupun berlabuh di bandara serta pelabuhan Indonesia, dilakukan penyemprotan disinfektan guna mengantisipasi terjadinya penyebaran virus corona dari negara lain.
“Kementerian Kesehatan, Imigrasi, Bea Cukai, dan Polri harus bersiaga dan bersinergi melakukan cegah tangkal jangan sampai ada orang, hewan maupun barang yang terindikasi membawa virus lolos masuk ke Indonesia,” ujar Sahroni.
Menurut dia, yang tidak kalah penting seluruh kepala daerah membuka keran informasi dan data terkait dinamika seputar penyebaran virus corona di wilayahnya masing-masing yang dapat dan mudah diakses oleh masyarakat.
Menurut dia, hal itu tentu diikuti pula dengan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona di wilayahnya masing-masing.
“Di mana pusat informasinya, siapa-siapa pihak yang bisa dihubungi, call center-nya, semua harus diinformasikan kepada masyarakat luas mengingat begitu berbahayanya virus ini,” tutur Sahroni.
Legislator dapil DKI Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu) itu mengapresiasi langkah Polri melalui Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) yang aktif terlibat dalam sosialisasi dan pencegahan masuknya virus corona.
Mencegah penyebaran wabah virus corona, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak pemerintah menetapkan siaga satu.
- Ahmad Yohan DPR Minta Pemerintah Bergerak Cepat Atasi Wabah PMK Sapi
- Sikapi PSN PIK 2: Ahmad Yohan DPR: Negara Jangan Kalah
- Kaleidoskop: Penegakan Hukum Indonesia Tahun 2024
- DPR-Pemerintah Sepakat BPIH 2025 Sebesar Rp 89,4 Juta, Turun Dibandingkan 2024
- Sahroni Minta Polisi Permudah Mekanisme Pelaporan Kasus, Jangan Persulit Korban
- Resmi Dilantik jadi Ketua IKA Muratara, Fauzi Amro Ungkap Program Mudik Gratis