DPR Dorong Pensiun Dini PNS

Marzuki menuturkan, penerimaan PNS kerap bermasalah. Hasil seleksi yang tidak maksimal ini membuat negara terus dibebani anggaran menggaji PNS. "Memang penerimaan PNS tahun lalu tidak berdasarkan perencanaan yang baik. Ada beberapa daerah yang sudah berlebihan PNS tapi masih diberikan formasi," keluhnya.

Namun, Marzuki ternyata lebih setuju adanya moratorium perekrutan CPNS. "Tapi lebih baiknya,  untuk perbaikan sistem itu perlu moratorium penerimaan PNS. Semoga ini mewujudkan reformasi birokrasi," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Erry Riyana Hardjapamekas saat bertemu dengan Wakil Presiden Boediono menyatakan perlu adanya moratorium penerimaan CPNS dan pensiun dini PNS. Hal itu dikarenakan adanya jumlah PNS yang membengkak serta masih ditemukannya berbagai praktik penyimpangan dalam rekruitmen.

"Usul kongkretnya dihentikan untuk sementara paling lambat 6 bulan dan dalam 6 bulan itu kita kaji kebutuhan sesungguhnya, kemudian kita perbaiki juga sistemnya supaya tidak mengakibatkan kebocoran," ucapnya Senin kemarin.