DPR-DPD Desak Gubernur Keluarkan Rekomendasi Simalungun Hataran
Rabu, 10 April 2013 – 05:46 WIB
"Saya berharap agar Pak Gubernur segera mengeluarkan rekomendasi. Aspirasi pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran itu kan sudah lama, jangan ditambah lama-lama lagi," ujar anggota DPR asal Siantar, Anton Sihombing, kepada JPNN kemarin (9/4).
Seperti diketahui, meski Anton merupakan anggota Komisi IV DPR, namun dia sejak awal ikut mendorong pembentukan kabupaten yang ingin pisah dari Kabupaten Simalungun ini. Beberapa waktu lalu, dia bersama delegasi DPRD Simalungun, menemui pimpinan Komisi II DPR, yang mengurusi soal pemekaran daerah.
Anton berharap, setelah pada pengesahan sejumlah RUU pemekaran beberapa waktu lalu RUU pembentukan Simalungun Hataran tidak termasuk di dalamnya, maka pada gelombang berikutnya, RUU Simalungun Hataran harus ikut.
"Jadi, jika pada masa sidang berikutnya nanti ada pengesahan paket RUU pemekaran, Simalungun Hataran harus ikut. Makanya saya berharap gubernur Sumut cepat mengeluarkan rekomendasi," kata politisi Partai Golkar itu.
JAKARTA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran menjadi UU, antara lain terhambat karena belum
BERITA TERKAIT
- 4.447 Pelamar CPNS Pemkot Pekanbaru akan Memperebutkan 250 Formasi
- Penerimaan PPPK 2024: Pemkab Garut Sediakan 1.600 Formasi, Honorer Dipersilakan Mendaftar
- Damruddin: Kami akan Menyelesaikan Pembayaran Gaji Guru PPPK
- Polda Riau Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Buru Bandar Besar di Malaysia
- Kementan Memonitori Program PAT di Tanah Laut Demi Dongkrak Produktivitas
- Menteri LHK Resmikan Ekoriparian di UMRI, Dorong Kelestarian Lingkungan dan Ekonomi