DPR-DPD Kaltim Tak Bisa Perjuangkan APBN 2012

Dengan kewenangan yang dimiliki, lanjut Hetifah, DPR maupun DPD RI bisa langsung meminta kementerian atau lembaga terkait, untuk menjelaskan kenapa ditolak atau ditunda pembahasannya. Terlebih, tak semua komisi di DPR terdapat wakil Kaltim-nya. "Jadi kita bisa segera tahu masalahnya apa, terus dicarikan solusinya," tambahnya.

Selain Hetifah, pertemuan yang digelar di ruang pertemuan Fraksi Golkar dihadiri pula anggota DPD Luther Kombong selaku ketua Forum. Tampak pula Desmond J Mahesa (Gerindra), Yusran Aspar (Demokrat), Nanang Sulaeman (PPP), dan Mahyudin (Golkar).

Apa yang dirasakan Hetifah dibenarkan Nanang. Menurut dia, pemerintah daerah cenderung percaya diri bahwa usulan program mereka akan langsung disetujui pemerintah dan DPR, kemudian masuk dalam APBN. Padahal tak selamanya mulus, malah sebaliknya terkadang berakhir dengan penolakan dari kementerian atau lembaga.

"Memang tak ada keharusan, tapi alangkah baiknya ditembuskan ke kita jadi bisa diperjuangkan," ucap Nanang. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan wakilnya di Jakarta, tambah Nanang, saling tunjuk siapa yang salah bisa diminimalisasi.