DPR-DPD Kaltim Tak Bisa Perjuangkan APBN 2012

Ini juga terjadi saat DPRD Kukar yang dipimpin Ketua Didik Agung mengeluhkan terus rusaknya jalan Loa Janan-Tenggarong. "Ternyata itu jalan pusat, ya wajar pemkabnya tak mau memperbaiki," timpal Hetifah. Kasus lain, lanjut Nanang adalah soal perlunya pembatasan pinjam pakai lahan untuk pertambangan batubara.

Dengan kondisi alam yang terus dieksplorasi tanpa ada kejelasan rehabilitasi alamnya, dikhawatirkan hutan Kaltim akan rusak. Untuk itu, Nanang menyarankan ada penghentian rekomendasi pertambangan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Informasi yang diterima JPNN menyebutkan, Gubernur Kaltim Awang Faroek pernah sekali memaparkan prioritas pembangunan yang diperlukan Kaltim dihadapan anggota DPR-DPD. Namun itu baru berupa paparan biasa, tanpa penjelasan rinci berikut data pendukung.

"Kuncinya di komunikasi, tak sebatas paparan dari gubernur tapi juga kepala daerah lain," tambah Luther. (pra/jpnn)