DPR Duga Ada Investasi Semu di Balik Pinjaman CDB
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR, Achmad Hafisz Tohir menduga ada investasi semu di balik pinjaman USD 3 miliar dari China Development Bank (CDB) yang dilakukan pemerintah.
Menurut Hafisz, sudah ada penunjukan kepada para calon penerima pinjaman itu. "Kalau itu benar terjadi, ini sama saja membatasi kewenangan perbankan Indonesia untuk menyalurkan kredit. Mestinya dunia perbankan Indonesia bebas menyalurkan pinjaman itu kepada siapapun," katanya, dalam rapat dengan Deputi Menneg BUMN, Direksi Bank Mandiri, BNI, dan BRI, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (22/2).
Secara resmi lanjutnya, Komisi VI DPR belum mengetahui nasabah penerima pinjaman tersebut. "Tapi dari berbagai sumber, per Desember 2015, pinjaman itu sudah cair. Sebelum kredit ini masuk ke bank di Indonesia, sudah ada deal pembiayaan antara pemerintah dengan calon kontraktor yang mengerjakan proyek infrastruktur," ungkapnya.
Dijelaskannya, proyek infrastruktur itu diberikan kepada para kontraktor yang bukan investor sejati. Investor sejati ujarnya, tidak akan mencari uang di dalam negeri. "Itu namanya jeruk makan jeruk. Idealnya, investor itu membawa uang dari luar negeri kemudian membangun infrastruktur di Indonesia," imbuh politikus PAN ini.
Karena sudah terjadi investasi semu di balik semua ini lanjutnya, Komisi VI DPR akan terus mengawal kasus ini agar menjadi terang-benderang. "Kalau memang seperti ini cara yang telah dilakukan, berarti kredit yang masuk tidak lebih baik dari kredit ekspor," pungkas Hafisz. (fas/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Jenderal Polri Menjamin Penanganan Kasus Penembakan Siswa Semarang Transparan
- Katarina Minta Jaksa Segera Eksekusi Pelaku Pemalsuan Akta Setelah Kasasi Dikabulkan
- Pensiunan Notaris Diduga Dikriminalisasi dengan Sengketa Perdata yang Dipidanakan
- Kebakaran Melanda Rumah Padat Penduduk di Tanah Abang, Ini Dugaan Penyebabnya
- Tidak Seluruh Honorer Lulus PPPK 2024, Sudah Diantisipasi, 3 Alasannya
- PWNU Jateng Sebut Pilkada Membuktikan Kedewasaan Politik Warga