DPR Dukung KLHK Mengakhiri Kerja Sama dengan Yayasan WWF
jpnn.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI yang membidangi pertanian, lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan perikanan serta Bulog mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memutus kerja sama dengan Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. Sebab ada pihak lain yang menikmati kerja sama tersebut.
Dukungan tersebut dikemukakan Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo dalam keterangan persnya, Senin (3/2) menanggapi keputusan tegas yang diambil KLHK yakni memutus hubungan kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia itu.
“Saya sesungguhnya sudah lama, tepatnya ketika saya memimpin Komisi IV DPR, mengusulkan kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar kerja sama dengan Yayasan WWF Indonesia diakhiri saja, karena tidak membawa manfaat yang besar bagi Kementerian Kehutanan saat itu. Kalau saat ini KLHK mengakhiri kerja sama, pastinya saya dukung,” ujar Firman Subagyo.
Politikus senior Partai Golkar ini memberi alasan dukungan atas pemutusan hubungan kerja sama itu. Menurutnya, ada indikasi ketidakberesan dalam kerja sama Yayasan WWF Indonesia dengan KLHK yakni ada dugaan kepentingan lain. “Apalagi banyak negara lain juga telah mengakhiri kerja sama dengan WWF,” katanya.
Lebih lanjut, Firman Subagyo mengatakan jika KLHK sudah mampu menangani bidang lingkungan dan kehutanan dengan baik, memang tidak perlu lagi menjalin kerja sama dengan Non Governmnet Organization (NGO) asing.
“Toh, faktanya, dengan kerja sama itu hasilnya tidak lebih baik. Jadi, KLHK tak perlu khawatir dengan Yayasan WWF itu,” katanya.
Audit Yayasan WWF Indonesia
Masih menyoroti kinerja Yayasan WWF Indonesia, Firman Subagyo mengusulkan agar KLHK meminta Yayasan WWF Indonesia untuk melakukan audit kinerja dan juga audit investigasi. Hal ini penting untuk transparansi dalam konteks kerja sama selama ini.
Komisi IV DPR RI mendukung langkah KLHK memutus kerja sama dengan Yayasan World Wildlife Fund (WWF) Indonesia.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?