DPR Dukung KPK Usut Suap di Ditjen Pajak
Azis Minta Sri Mulyani Lakukan Evaluasi
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kemenkeu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja jajarannya Ditjen Pajak setelah KPK menduga adanya oknum PNS di sana yang terlibat suap penurunan nilai pajak terhadap wajib pajak.
Azis menegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Ditjen Pajak harus meningkatkan pengawasan terhadap para pegawai Ditjen Pajak, terkait mekanisme penerimaan pajak untuk mencegah adanya celah dan potensi penyalahgunaan.
"Terutama di tengah pandemi Covid-19 di mana hasil penerimaan pajak seharusnya dapat membantu masyarakat," kata Azis, Jumat (5/3).
Pimpinan DPR bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan itu mendukung upaya KPK mengungkap dan menindak tegas seluruh pihak, baik itu petugas maupun wajib pajak yang melanggar, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, Azis berharap kasus ini pun diusut tuntas sampai ke akar-akarnya supaya dapat memberikan efek jera.
"Peristiwa ini harus menjadi peringatan bagi petugas pajak dan wajib pajak agar kasus serupa tidak terulang," kata wakil ketua umum Partai Golkar itu.
Azis mengingatkan bahwa pegawai pajak harus menanamkan nilai-nilai profesional, berintegritas dan bersih dari unsur-unsur praktik korupsi.
"Ini guna mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan," jelasnya. (boy/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Azis mendukung upaya KPK mengusut dan menindak siapa pun yang terlibat dalam kasus dugaan suap di Ditjen Pajak. Azis meminta Sri Mulyani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Ditjen Pajak.
Redaktur & Reporter : Boy
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Info Terkini OTT KPK yang Menyeret Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah
- Hmm, OTT di Bengkulu Diduga Terkait dengan Pungutan buat Pilkada
- Periksa Cagub Bengkulu Menjelang Masa Tenang, KPK Disebut Terima Orderan
- KPK Gelar OTT di Bengkulu, 7 Orang Diamankan
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri