DPR Dukung Pemerintah Gencar Mencegah Penyebaran Konten Judi Online

Selain itu, Deng Ical mendorong setiap instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap layanan digitalnya.

“Ini adalah titik awal untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi, dan mengoptimalkan anggaran TI secara tepat sasaran,” katanya.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah memetakan jumlah situs yang tidak aktif serta mengidentifikasi penyebab ketidaktifannya, apakah terkait anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, atau faktor lainnya.

Dia menyarankan Komdigi mencari tahu sebelum melakukan penonaktifan situs pemerintah.

Jika masalahnya terkait anggaran, dia menyarankan adanya alokasi dana khusus untuk pemeliharaan situs web dan peningkatan sistem keamanan siber instansi pemerintah.

Selain itu, pelatihan bagi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi juga perlu ditingkatkan melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi dan industri.

Lebih lanjut, Deng Ical menekankan pentingnya pemantauan rutin terhadap status keaktifan dan keamanan situs pemerintah. Dia juga mendorong pemberian apresiasi bagi instansi yang inovatif dalam pengelolaan layanan digital serta sanksi bagi yang lalai.

“Komisi I DPR RI siap mendukung melalui fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (esy/jpnn)