DPR Dukung Pencopotan Bajuri

JAKARTA - Senada dengan mayoritas masyarakat Koja, Tanjung Priok, sejumlah kalangan DPR juga berpendapat, pucuk pimpinan Satpol PP adalah yang paling harus
bertanggungjawab atas insiden berdarah di areal Makam Mbah Priok Rabu, (14/4) lalu.  

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso misalnya mengatakan, jika memang sejak awal Kepala Satpol PP mengedepankan sikap sebagaimana prosedur penertiban, dimana seluruh tahapan-tahapan pendekatan dilaksanakan, maka kecil kemungkinan bentrok yang memakan puluhan korban tersebut
terjadi.
    “Yang pasti perlu ada sanksi tegas, karena Kepala Satpol PP seharusnya bisa menarik anak buahnya dan menghindari bentrokan hingga
tidak menelan korban jiwa dan ratusan luka-luka,” kata kepada wartawan di gedung DPR, kemarin (15/4).
   

Dia berpendapat, sengketa lahan makam Mbah Priuk sepatutnya bisa diselesaikan dengan menggunakan cara-cara dialog dan musyawarah. Jalan kekerasan menurutnya hanya justru akan merugikan semua pihak. Menyusul bentrokan antara aparat Satpol PP dan masyarakat pendukung Makam Mbah
Priuk kemarin, politisi Golkar ini mengaku cukup prihatin dan menyesalkan.       

Sebelumnya, desakan agar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Harianto Badjuri dicopot menguat disampaikan sejumlah pihak. Menyusul desakan Ketua Komisi A DPRD DKI Ida Mahmudah yang merasa bahwa arogansi
kepemimpinan Harianto Badjuri sudah tidak dapat ditoleransi lagi, kemarin desakan serupa juga mengemuka disampaikan beberapa perwakilan habaib dan ahli waris saat forum mediasi di Balaikota DKI.