DPR Dukung Penuh Menko Polkam Menindak Semua Pelaku Judi Online
jpnn.com, JAKARTA - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik judi online.
Hal ini merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pandang bulu dalam memproses hukum siapa pun yang terlibat dalam kasus tersebut.
"DPR mendukung penuh. Langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang merusak moral, sosial, dan ekonomi bangsa," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/11).
Dave menilai pemberantasan judi online harus dilakukan secara menyeluruh dan tanpa kompromi. Tidak hanya menargetkan pelaku utama, tetapi juga seluruh mata rantai, termasuk pemilik situs, bandar, penyedia infrastruktur pembayaran, hingga oknum pejabat maupun aparat yang terbukti terlibat.
"Penegakan hukum harus transparan, adil, dan menyentuh seluruh jaringan judi online. Tidak boleh ada celah bagi siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat atau aparat yang melindungi praktik ini," lanjut Dave yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.
Ia juga mendorong pengawasan ketat terhadap sistem pembayaran digital yang sering digunakan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal ini. Dave menilai, infrastruktur pendukung judi online harus diputus total agar tidak ada ruang untuk berkembang kembali.
Menurut Dave, semua kalangan di DPR berkomitmen untuk mengawal proses pemberantasan ini. Jika diperlukan, DPR siap memperkuat regulasi terkait agar penegakan hukum terhadap judi online dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.
"Parlemen akan memastikan proses ini berjalan transparan dan akuntabel. Jika ada celah hukum, kami siap mendukung pemerintah dengan peraturan yang lebih tegas," ungkap Dave Wakil Rakyat Dapil Jawa Barat VIII tersebut.
Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pandang bulu dalam memproses hukum pelaku judi online
- Terungkap saat RDP di Komisi III, Anak Bos Toko Roti Pernah Bilang Kebal Hukum
- Seleksi PPPK 2024 Tahap 3 Bisa Selamatkan Honorer TMS, Jangan Ada PHK Massal
- Sindikat Judol Internasional di Jatim Dibongkar, Rano Alfath Minta Polri Selalu 2 Langkah
- Pemerintah Perkuat Penegakan Hukum untuk Memberantas Judi Online
- Awas Rekening Dormant jadi Sarana Menyimpan Uang Hasil Judol
- Kemenpora Gaungkan Perang Melawan Judi Online di Penutupan Pesta Prestasi 2024