DPR Dukung Polri Sikat Illegal Mining

JAKARTA - Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri menangani serius kasus illegal mining di Ketapang, Kalimantan Barat. Lebih dari itu, politisi Senayan  juga meminta agar membersihkan semua aparat yang diduga bertindak sebagai backing para penambang liar tersebut. "Kami mendukung tindakan tegas Kepolisian mengusut kasus ini sampai tuntas.Kepolisian harus berani menindak tegas siapa pun pelakunya," kata Bruno Kaka Wawo dari Fraksi Demokrat di Jakarta, Kamis (3/9).

Sebelumnya, Mabes Polri melakukan operasi terhadap para penambang timah liar di Ketapang. Namun, upaya itu sempat mendapatkan perlawanan dari para penambang. Bahkan, mereka sempat mendemo kantor Polres Ketapang. "Polisi harus berani menindak tegas orang-orang itu," Bruno menegaskan. Menurutnya, penambang timah liar ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga bisa menjatuhkan martabat bangsa. "Karena, timah-timah ilegal ini kemudian mereka selundupkan ke Malaysia," Bruno menegaskan. Kata Bruno, timah hasil penambangan liar ini diangkut melalui sungai, dan dijual ke Malaysia seharga Rp. 150 juta/ton.

Hal senada juga disampaikan oleh wakil Ketua Komisi III Mayyasak Johan. Ia meminta agar Kapolri tidak pandang bulu dalam membersihkan aksi para penambang liar ini. "Karena itu, saya berharap  Kapolri juga tidak melindungi  oknum-oknum  yang selama ini menjadi backing para penambang liar itu," ujar Mayyasak menegaskan.

Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri  mengatakan, pihaknya sejak awal Agustus lalu sudah melakukan operasi penertiban ilegal mining di Ketapang. Dijelaskannya, Dari operasi penertiban yang dilakukan di Desa Pesaguan, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, pihak sudah menyita lebih dari 82 ton timah putih yang siap untuk diselundupkan ke Malaysia.