DPR Dukungan Penambahan Anggaran Kementan
jpnn.com, JAKARTA - Dukungan atas kinerja Kementerian Pertanian (Kementan), terus mengalir dari seluruh anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Mereka memberikan apresiasi terhadap kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan terutama ketika pandemi korona.
Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid dari Partai Gerindra mengatakan dibutuhkan penambahan anggaran di tahun yang akan datang terutama melihat target Kementan tidak hanya sekedar realisasi program, atau proyek.
"Kami disini mendukung penuh, semangat Pak Mentan yang sangat luar biasa ini. Sehingga kedepannya tinggal mengoptimalkan anggaran," Ucap Anggota Komisi IV DPR RI TA Khalid saat Raker Komisi IV DPR bersama Kementan Selasa (23/6).
Dirinya juga menegaskan, yang terpenting adalah output dari setiap kebijakan yang telah ditetapkan melalui kegiatan dan agenda kongkrit. Sehingga, jelas terukur terhadap setiap pengeluaran anggaran.
"Semangat ini harus terimplementasi, jangan sampai tidak paralel dengan rekan-rekan kedirjenan," katanya.
Hal senada juga dinyatakan Sigit Sosiantomo, Anggota Komisi IV DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan mendukung penuh penambahan anggaran pertanian, bagi kesejahteraan masyarakat khususnya petani.
"Paparan Pak Mentan, memperlihatkan bentuk perjuangan terhadap petani. Kami mendukung anggaran Kementan, lebih besar lagi kedepannya," terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Riezky Aprilia secara lantang menegaskan bahwa pasca Covid-19 salah satu sektor yang wajib diselamatkan adalah Pertanian. Dia meyakini pemikirannya sama dengan, seluruh rekannya yang duduk di Komisi IV.
Kami mengapresiasi Kementan, yang menjadi wadah ketahanan pangan sehingga membangun kepercayaan masyarakat, melawan kelaparan. Dibuktikan, dengan seluruh wilayah Indonesia yang mampu memproduksi.
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Pemprov Kalsel Siapkan 41.829 Hektare Untuk Optimalisasi Lahan Rawa
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli