DPR Galang Interplasi Penyelenggaraan Haji
Golkar Usulkan Pembentukan Lembaga Independen di Luar Depag
Senin, 15 Desember 2008 – 15:24 WIB
JAKARTA - Fraksi Partai Golkar Menilai terdapat sejumlah masalah serius pada penyelenggaraan haji tahun ini yang menjadi keluhan jemaah. Golkar akan mendorong penggunaan hak interpelasi maupun hak angket untuk menyelidiki kebijakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang sangat merugikan jemaah. Priyo juga menuding kualitas pemondokan haji bahkan ada yang belum siap huni dan tidak memenuhi standar karena terlalu padatnya penghuni. "Air sering macet, tidak ada AC, serta jumlah kamar mandi dan WC tidak seimbang dengan jumlah jemaah. Ini sangat rawan dengan penyebaran ISPA (penyakit infeksi saluran pernapasan atas)," ulas priyo.
Ketua Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyebutkan, masalah serius itu antara lain terkait kualitas pelayanan yang banyak dikeluhkan jemaah. "Terutama masalah pemondokan haji yang letaknya jauh dari Masjiddil Haram, possisi jemaah dalam satu kloter yang dipecah-pecah dan ditempatkan pada pemondokan yang terpisah sehinga jemaah harus bergabung dengan kloter lain," ujar proyo dalam jumpa pers FPG di pressroom DPR RI, Senin (15/12).
Selain itu, katanya, letak pemondokan yang jauh ternyata tidak didukung dengan sarana transportasi yang memadai. "Sehingga jemaah haji banyak yang tersesat dan jarang menjalankan sholat lima waktu di Masjiddil Haram," sambungnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Fraksi Partai Golkar Menilai terdapat sejumlah masalah serius pada penyelenggaraan haji tahun ini yang menjadi keluhan jemaah. Golkar akan
BERITA TERKAIT
- Penyelundupan 19,8 Kg Sabu-Sabu dari Tawau Digagalkan, Bea Cukai Ungkap Kronologinya
- Pakar Apresiasi Andi Sudirman yang Berhasil Tangani 500 Kilometer Jalan di Sulsel
- 5 Berita Terpopuler: Info OTT Terkini, Salah Satu Gubernur Diamankan KPK, Ada di Sini
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada