DPR Galang Interplasi Penyelenggaraan Haji

Menurut Priyo, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang mahal ternyata tidak dibarengi dengan pelayanan yang memadai dan memanusiakan para jemaah. Karenanya, Golkar menilai Departemen Agama tidak memiliki grand design dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"Fraksi Partai Golkar memperteimbangkan agar ke depan perlu adanya pemikiran untuk membentuk lembaga yang independen, lebih bersifat profesional, akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Lembaga itu tidak lagi di bawah Depag," cetusnya.

Golkar, sambung Priyo, juga mendorong agar DPR menggunakan hak konstitusinya seperti hak angket dan interpelasi guna menyelidiki kebijakan pelaksanaan ibadah haji yang sangat merugikan jemaah.(ara/jpnn)