DPR Harapkan RRI Bisa Sejajar dengan BBC dan NHK

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Mahfuz Sidik berharap melalui uji kelayakan dan kepatutan dapat terpilih anggota Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2015-2019 yang punya visi dan misi tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI).

"Calon dewan pengawas yang lolos ke DPR, kami harapkan orang yang betul-betul punya visi kuat tentang RTRI ke depan yang konsepnya yang sedang digodok oleh DPR melalui suatu undang-undang khusus penggabungan RRI dan TVRI," kata Mahfuz Sidik, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (22/2).

Selain itu lanjut Mahfuz, anggota Dewas fokus pada wilayah kebijakan dan bekerja untuk kepentingan publik. "Orang yang memang betul-betul konsen pada wilayah kebijakan, tidak terjebak pada wilayah operasional, karena itu akan menjadi sumber konflik. Dan Dewas dengan dedikasi yang kuat bekerja untuk kepentingan publik, bukan bekerja untuk kepentingan-kepentingan pragmatis," tegasnya.

Politikus PKS ini menilai LPP RRI sudah menjadi konfergensi media yang ke depan mempunyai tantangan yang besar dalam dunia penyiaran. Peran LPP RRI ini ujarnya, jauh lebih besar ketimbang radio-radio swasta yang ada.

"Memang tantangannya adalah bagaimana RRI memperkuat perannya, menjadi corong bagi negara dan bangsa baik ke dalam maupun ke luar. Karena RRI sesuai misinya untuk menjadi lembaga penyiaran publik berkelas dunia, bagaimana dia bisa berkompetisi dengan BBC dan NHK," ungkapnya.

Dia jelaskan, dengan anggaran LPP RRI sebesar Rp 1 triliun sebetulnya sudah cukup memadai, walaupun memang perlu investasi lebih besar oleh negara untuk pengembangan infrastrukturnya.

"Sebagian besar infrastruktur RRI ini masih analog dan sudah berusia sangat tua, sehingga ini yang membuat coverage tidak maksimal. Saya pikir itu yang harus jadi fokus, yang harus diperjuangkan juga oleh Dewas, guna menyongsong era digitalisasi" pintanya.

Dari rilis Komisi I DPR RI, ada 15 nama calon anggota Dewas LPP RRI, terdiri dari unsur pemerintah, RRI, dan masyarakat, yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR dari tanggal 22 hingga 24 Februari.