DPR: Harus Ada Pendidikan dan Pelatihan Bagi Calon TKI

jpnn.com, BANDUNG - Anggota Tim Pengawas (Timwas) TKI DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mengimbau kepada Pemerintah agar mengalokasikan sebagian 20 persen anggaran pendidikan untuk mendidik dan melatih bagi calon TKI. Hal tersebut dilakukan agar calon tenaga kerja yang akan diberangkatkan memilki kualitas yang baik serta tidak dibawah standar.

“Selama ini yang terjadi di lapangan calon TKI yang akan diberangkatkan memilki kualitas di bawah standar. Inilah yg menyebabkan kenapa tenaga kerja kita tidak mendapat apresiasi dari negara penempatan. Oleh karena itu untuk meminimalisir, kita berharap anggaran 20 persen pendidikan itu juga dialokasikan sebagian untuk calon TKI yang akan diberangkatkan,” ujar Politikus asal Fraksi PPP ini saat rapat Timwas TKI DPR RI yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan beserta mitra terkait di Kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu (4/10).
 
Jenjang pendidikan yang rendah dinilai Ermalena sebagai salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada TKI yang ditempatkan di negara lain. “Permasalahan TKI ini memang menjadi kasus luar biasa dan membuat kita menjadi prihatin. Pasalnya di provinsi Jabar sendiri sebesar 80 persen tenaga kerja yang dikirim kebanyakan lulusan SD dan didominasi oleh wanita,” ungkapnya.
 
Sehubungan dengan pengalokasian anggaran Kemendikbud, politisi yang akrab disapa Erma ini mengatakan agar anggaran tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan untuk pendidikan formal tapi juga untuk pendidikan dan pelatihan bagi calon TKI.
 
“Tentunya mereka berhak mendapatkan pelatihan dan pendidikan agar kekerasan terhadap TKI dapat diminalisir. Oleh karena itu kita berharap fungsi Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan agar dapat bersama-sama melaksanakan hal tersebut secara maksimal,” harapnya.(adv/jpnn)