DPR Harus Paham, Honorer K2 Membeludak Ulah Pemda

jpnn.com - JAKARTA--Delapan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dimintai pendapatnya tentang penyelesaian honorer kategori dua (K2). ‎Permintaan datang dari MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi untuk mendapatkan solusi tepat dalam mengambil keputusan pemerintah nanti.

Secara umum delapan mantan MenPAN-RB ini mendukung kebijakan Menteri Yuddy dalam percepatan reformasi birokrasi, serta penanganan tenaga honorer K2.

Freddy Numberi misalnya, mengatakan agar pemerintah pusat tegas. Sebab selama ini, kecenderungan rekrutmen tenaga honorer dilakukan oleh pemerintah daerah. “Namun kemudian masalah tenaga honorer dibebankan ke pemerintah pusat,” ujarnya, Selasa (23/2).

Berdasarkan pengamatannya, banyak kepala daerah merekrut tenaga honorer yang merupakan anggota keluarga atau anggota tim suksesnya pada saat kampanye pilkada.

"Ini juga harus dibuka ke DPR, agar anggota DPR tahu rekruitmen yang dilakukan pemerintah daerah membuat kesulitan karena tidak mengikuti pola pemerintah pusat.,” ujarnya.

Tokoh asal Papua ini juga menyarankan agar pemerintah membuka ruang bagi pemerintah daerah utuk pengangkatan tenaga guru dan dokter sebagai pegawai kontrak,yang dibiayai dari APBD masing-masing daerah. (esy/jpnn)