DPR Harus Pastikan Bang Yos Pelanggar HAM atau Bukan

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah memilih Sutiyoso sebagai calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Selanjutnya, mantan gubernur DKI Jakarta itu bakal menjalani proses fit and proper test di Komisi I DPR.

Namun, aktivis hak asasi manusia (HAM) mengingatkan DPR tentang rekam jejak Sutiyoso. Sebab peran Bang Yos -sapaan Sutiyoso- dalam peristiwa 27 Juli 1996 alias Kudatuli tidak boleh dipandang sebelah mata oleh DPR RI.

Menurut  Direktur Program Imparsial Al Araf, DPR ketika melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso sebagai calon kepala BIN harus mengejar rekam jejaknya di kasus Kudatuli. Pasalnya, diduga ada pelanggaran HAM dalam tragedi berdarah itu.

"DPR perlu memastikan apakah sutiyoso terlibat atau tidak dalam peristiwa itu (27 Juli 1996, red),” kata Al Araf  saat dihubungi, Kamis (11/6).

Untuk diketahui, Kudatuli adalah peristiwa penyerangan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Menteng Jakarta Pusat. Kala itu kepengurusan PDI terbelah antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan Soeryadi.

Kubu Megawati menguasai kantor DPP PDI. Sementara kubu PDI Soeryadi mendapat pengakuan dari pemerintah. Karenanya pelaku penyerangannya adalah massa yang mengklaim dari PDI Soeryadi yang ikut dibantu aparat kepolisian dan TNI.

Laporan Komnas HAM menyebutkan lima orang meninggal dunia dan ratusan luka-luka serta ditahan aparat. Ketika itu Sutiyoso menjabat sebagai Panglima Daerah Militer Jakarta Raya (Pangdam Jaya).

Dalam situasi ini, lanjut Araf, DPR wajib menggandeng Komnas HAM sebagai lembaga yang pernah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa 27 Juli.  Dewan juga perlu meminta saran dan masukan dari lembaga swadaya masyarakat atau kelompok sipil lainnya yang bergerak dibidang perlindungan HAM.