DPR Harus Perintahkan Audit KPU

Buruknya kualitas penganggaran di KPU diduga menjadi titik awal carut marutnya pileg. Sebagai contoh, logistik seperti kotak suara yang diadakan pada pileg 2004 dan digunakan sampai tahun 2014, dari penelusuran lapangan malah sudah hilang.

Untuk membuktikannya, IMO sempat melakukan semacam survei lapangan di Sumatera Selatan, Jawa Timur, Riau, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta. Logistik di kelima provinsi tersebut ternyata banyak yang tak lengkap atau hilang. Padahal meraka adalah daerah yang baru saja menyelenggarakan pilgub. "Misalnya Palembang yang meminta pengadaan kotak suara padahal baru saja gelar pilkada," timpal Elisabeth Kusrini dari Initiative Institute.

Dari temuan ini, IMO menduga telah terjadi modus pemborosan sistematis, tidak efisien, dan dugaan pengadaan logistif fiktif. Laporan meraka sudah diserahkan langsung pada Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan Haryono Umar. (pra/JPNN)