DPR Heran, KPK Cuma Mampu OTT

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub Antonius Tonny Budiono karena diduga menerima suap dari pengusaha.

Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafii mengatakan, semakin banyaknya pejabat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) melakukan praktik suap mengindikasikan penyimpangan di pemerintahan sangat banyak.

"Pertama dari sisi oknum-oknum yang tertangkap itu menandakan penyimpangan terhadap kewenangan yang diberikan kepada para pejabat itu semakin banyak terjadi di birokrasi kita," kata Syafii, Senin (28/8).

Menurut dia, praktik kejahatan dengan jabatan yang dimiliki itu sudah sejak lama terjadi dari awal-awal orde lama, orde baru, sampai reformasi. "Jadi, tidak muncul tiba-tiba," tegasnya.

Dia mengatakan, penyimpangan itu juga terjadi karena dipicu yang dicontohkan elite pemerintah yang terbiasa melakukan pelanggaran UUD dan berbagai peraturan yang ada. Karena itu, pihak-pihak yang selama ini cenderung melakukan penyimpangan merasa tidak sendiri.

“Sehingga penyimpangan ini semakin masif terjadi di kalangan birokrasi kita," tegasnya.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan penyimpangan juga terjadi karena oknum penegak hukum cenderung menjadi alat politik elite pemerintah. Maka penegakan hukum kadang diarahkan hanya untuk mencitrakan bahwa itu masif berjalan.

"Untuk mencitrakan penegakan hukum masi berjalan maka dilakukan operasi-operasi tangkap tangan," katanya.