DPR Heran Pemberhentian Wako-Wawako Lamban

JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Abdul Wahab Dalimunthe memanfaatkan rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri Gamawan Fauzi, Rabu (11/11), untuk mempertanyakan belum dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) mendagri mengenai pemberhentian tetap Abdillah dan Ramli sebagai walikota dan wakil walikota Medan.

Mantan Ketua DPRD Sumut itu mengatakan, mestinya SK itu sudah terbit karena kasus hukum yang menimpa Abdillah-Ramli sudah berkekuatan hukum tetap alias incrach. Kedua mantan petinggi Pemko Medan itu kini sudah menjelani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan dalam kasus korupsi APBD dan pengadaan mobil pemadam kebakaran.

"SK pemberhentian walikota dan wakil walikota Medan kok belum juga dikeluarkan padahal sudah incrach. Jangan Medan dikasih Plt (walikota) terus. Mudah-mudahan di Depdagri tidak ada markus (makelar kasus, red). Saya yakin Anda tidak mempan markus," ujar Abdul Wahab dengan nada serius dalam rapat kerja di gedung DPR, Senayan.

Menananggapi pertanyaan itu, Gamawan tidak menjawab sendiri. Mantan gubernur Sumbar itu memberikan waktu kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Depdagri, Sodjuangon Situmorang, untuk memberikan penjelaskan. Sodjuangon membenarkan apa yang disampaikan Wahab, bahwa memang belum dikeluarkan SK dimaksud.