DPR: Implementasi Roadmap BUMN Jadi Bukti Peran Negara Dalam Mengelola Aset

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina meminta pemerintah melalui Kementerian BUMN dalam penyusunan roadmap BUMN 2020-2024 menemukan formula yang ideal yang sangat memungkinkan untuk direalisasikan.

Hal itu disampaikan Nevi saat Rapat Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN belum lama ini.

Menurut Nevi, sumber daya alam negara Indonesia sangat besar potensinya. Namun, hasil pengelolaan seluruh asetnya hanya sekelumit yang mampu masuk kas negara.

Oleh karena itu, roadmap BUMN yang saat ini dikampanyekan oleh Menteri Erick Thohir untuk dibuat hingga 2024, akan menjadi pembuktian kemampuan pemerintah dalam mengelola aset negara.

“Dalam waktu dekat, pembentukan Holding di berbagai sektor adalah momen penting tonggak baru pengelolaan BUMN,” katanya.

Menurut Nevi, Holding Sektor Pertambangan, Holding Sektor Migas, Holding Sektor Farmasi, Holding BUMN klaster pangan dan Merger Bank Syariah milik negara merupakan rangkuman pengelolaan aset negara yang menyeluruh di negara ini. Pengelolaan dengan penuh tanggung jawab merupakan langkah awal menjadikan negara ini menjadi maju.

Politikus PKS ini mengingatkan tujuan pembentukan holding BUMN di antaranya untuk merespons tantangan bisnis sektoral dan memperkuat struktur permodalan. Selain itu, meningkatkan daya saing BUMN, menciptakan sinergisitas antar-BUMN, dan mendorong peningkatan efisiensi operasional perusahaan.

Nevi menekankan sejak awal, perusahaan negara ini jangan sampai bersaing dengan swasta terutama swasta pada skala UMKM.