DPR Ingatkan Kemenhub Berempati pada Korban AirAsia QZ8501

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR bidang perhubungan, Yudi Widiana menanggapi dibekukannya penerbangan AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura hingga penyebutkan penerbangan ilegal. Menurutnya, dalam situasi seperti ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) seharusnya mempunyai empati atas tragedi pesawat  AirAsia QZ8501 bukannya malah memperkeruh keadaan dengan mencari-cari masalah baru.

"Seharusnya Kemenhub harus menunjukkan empatinya dalam masa berkabung Air Asia ini. Selain itu Kemenhub seharusnya fokus saja melakukan perbantuan pencarian black box dan evakuasi," tutur Yudi kepada wartawan di gedung DPR RI Jakarta, Selasa (6/1).

Terkait pembekuan izin terbang AirAsia, DPR menilai maskapai penerbangan tidak dalam posisi salah, namun Kemenhub yang seharusnya obyektif melihat permasalahan sebelum membekukan suatu rute penerbangan.

”Saat itu'kan libur natal dan tahun baru, jadi wajar saja banyak extra flight yang sudah direncanakan maskapai dan ini dimanfaatkan benar oleh maskapai,” katanya.

Yudi mencontohkan saat masa liburan lebaran, natal dan tahun baru yang juga banyak digelar kereta api tambahan oleh PT KAI. ”Kalau yang namanya extra fligt maka izin seharusnya segera diterbitkan. Kalau tidak masyarakat bisa marah-marah di bandara. Jadi bukan malahan menghambat atau memperlambat,” ucapnya.

Yudi juga menilai sangat wajar bila Kemenhub mengakui adanya permainan ijin yang dilakukan maskapai lain karena praktik seperti ini sudah menjadi kebiasaan di regulator penerbangan Indonesia. Karena itulah, ditegaskan Yudi teguran keras DPR yakni Kemenhub harus empati kepada maskapai dan masyarakat. Hal ini semua terjadi karena sengkarutnya formulasi pengaturan penerbangan dari Kemenhub.

Ia pun meyakini, penerbangan AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura ini terbang dengan mendapatkan izin dan ada slot. Sebab proses perizinan itu sudah berjalan.

”Mungkin karena lambatnya turun izin atau juga menundanya yang menjadi modus mafia perijinan di Kemenhub. Kalau hanya Air Asia saja yang dibekukan, saya merasa ini tidak adil. Saya yakin mereka (Air Asia) menjalankannya, tapi lambat di pihak Kemenhub,” ucapnya. (ind/awa/jpnn)