DPR Ingatkan Pemerintah Soal Dampak Jika Softbank Group Mundur dari Proyek IKN Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengingatkan pemerintah soal dampak mundurnya perusahaan modal ventura asal Jepang, Softbank, dari proyek IKN Nusantara.

Sebelumnya, perusahaan tersebut disebut-sebut berniat mengucurkan investasi hingga Rp 1.428 triliun.

Namun, info mundurnya perusahaan tersebut dari proyek IKN kemudian dibantah Presiden Softbank Masayoshi Son yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai anggota komite pengarah proyek IKN.

“Kami dari Fraksi PKS mengingatkan agar pemerintah jangan sampai memperbesar pemakaian dana APBN demi keinginan mengejar target pembangunan IKN tepat waktu,” kata Suryadi melalui keterangan tertulis yang diterima Selasa (15/3).

Anggota Fraksi PKS DPR itu meminta pemerintah untuk mengkaji serius dampak penarikan investasi tersebut, khususnya persentase sumber-sumber pendanaan IKN.

Sebab, menurut Suryadi, mencari investor baru bukanlah hal yang mudah.

Di sisi lain, ia mempertanyakan alasan mundurnya perusahaan tersebut tatkala pemerintah telah melantik Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susantono (dari Asian Development Bank/ADB) dan Dhony Rahajoe (dari Sinarmas Land).

Padahal, UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN Pasal 12 memberikan kewenangan khusus kepada Otorita IKN, berupa pemberian perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberian fasilitas khusus kepada pihak yang mendukung pembiayaan IKN.

"Fraksi PKS juga mengusulkan agar DPR memanggil Kepala Otorita IKN untuk memberikan penjelasan tentang hal ini, terutama tentang rencana mencari investor-investor baru untuk IKN,” kata mantan Anggota Pansus RUU IKN DPR itu.