DPR Ingatkan Pemerintah Untuk Tidak Over Optimistis
Senin, 28 Agustus 2017 – 12:41 WIB

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan pada saat Rapat Paripurna DPR dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas RAPBN 2018 beserta Nota Keuangannya. Foto: Humas DPR
jpnn.com, JAKARTA - Sepuluh fraksi DPR telah menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 beserta Nota Keuangannya, yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Joko Widodo. Secara umum, fraksi-fraksi di DPR mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu over optimis. Khususnya terkait laju pertumbuhan ekonomi.
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, fraksi-fraksi DPR menyampaikan bahwa situasi global belum membaik dan kurang bersahabat dengan kondisi ekonomi Indonesia. Sehingga, laju pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,4 persen, dinilai masih terlalu over optimistis. Pasalnya, pada kuartal I tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5,01 persen.
“Pada prinsipnya masukan dari Fraksi-fraksi DPR RI sangat bagus. Semua fraksi mengingatkan kepada pemerintah, jangan terlalu over optimistis terkait dengan laju pertumbuhan ekonomi yang 5,4 persen itu,” kata Taufik, usai memimpin Rapat Paripurna dengan agenda pembacaan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RAPBN 2018 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8).
Baca Juga:
Sepuluh fraksi DPR telah menyampaikan pandangan umum atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 beserta Nota Keuangannya,
BERITA TERKAIT
- Versi Pimpinan Komisi VI, Danantara Bakal Dikelola Profesional dan Bisa Diaudit
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik