DPR Ingatkan Pemerintah Untuk Tidak Over Optimistis

Aspek pembangunan manusia dan berbagai program yang menyentuh kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan hingga penyediaan lapangan pekerjaan pun turut disinggung beberapa fraksi. Program yang sifatnya padat karya harus didukung penuh. Termasuk program yang menyangkut kebutuhan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun BPJS Kesehatan.

 

“Dukungan spirit dari Fraksi-fraksi DPR RI itu pada prinsipnya juga mengarah pada aspek kehati-hatian agar anggaran juga dialokasikan kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam kaitannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain kepada sektor infrastruktur,” imbuh politisi F-PAN itu.

 

Sementara terkait penyaluran dana desa pun pemerintah diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam implementasinya. Pasalnya, dengan anggaran yang mencapai Rp 60 triliun, berpotensi terjadi penyimpangan dalam penyalurannya ke tingkat desa. Apalagi, belum adanya struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi hingga tingkat desa, menyebabkan lemahnya pengawasan. Hal ini menjadi titik krusial yang harus diperhatikan pemerintah.

 

“Aspek pelaksanaan dana desa dari Kementerian Desa harus betul-betul ekstra prudent. Jangan sampai ada penyimpangan, hanya karena permasalahan kurangnya tenaga pendampingan. Selain potensi adanya ruang penyalahgunaan kekuasaan, manakala dana desa ini masuk ke rekeneing bupati, yang seharusnya ke rekening desa. Ini yang menjadi titik krusial permasalahannya pada kurangnya struktur organisasi dari Kementerian Desa,” pesan politikus asal dapil Jawa Tengah itu.(adv/jpnn)