DPR Ingin Indonesia Memiliki Kebijakan Satelit Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengapresiasi PT Telkom yang dikabarkan sudah berhasil memulihkan konektivitas dan ribuan ATM masyarakat yang menggunakan jasa Satelit Telkom 1. Konektivitas sempat offline akibat Satelit Telkom 1 mengalami anomali ke luar dari orbit dua pekan lalu.

Menurut Sukamta, kebutuhan dan kepentingan masyarakat bisa terlayani kembali secara normal.

“Namun, yang sangat penting kita tekankan adalah bahwa negara ini harus memiliki kebijakan satelit nasional secara menyeluruh,” katanya, Rabu (13/9).

Menurutnya, ini terkait dengan ketahanan dan kedaulatan Indonesia di udara yang batas kedaulatannya diusulkan dibatasi hingga ketinggian 110 km atau lebih kurang 360.000 kaki pada sidang UNCOPUOS (United Nations Committe on Peaceful Uses of Outer Space) tahun 2016 di Wiena, Austria.

Sekretaris Fraksi PKS ini menekankan pemerintah ke depan harus merealisasikan kebijakan nasional setidaknya terkait kepemilikan orbit Indonesia, serta industri dan kepemilikan serta layanan satelit. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan ketergantungan dengan negara lain dapat diminimalisasi.

“Kami inginkan adanya kemandirian dalam pengelolaan udara dan aerospace. Bahkan ke depannya kita harus mampu membangkitkan industri negara kita sehingga bisa ekspansi ke negara-negara lain,” paparnya.

Menurut Sukamta, untuk menangani hal yang urgen, langkah pengamanan slot orbit 108 derajat Bujur Timur perlu dilakukan dengan cepat. Bahaya kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo tidak gerak cepat untuk mengurangi, bisa lepas orbit ini. Sementara Satelit Telkom 4 sebagai pengganti Satelit 1 rencananya baru akan diluncurkan Agustus 2018.

“Percepatan ini penting untuk mengurangi ketergantungan kita dengan asing, juga mengurangi peluang risiko bocor dan bobolnya ketahanan nasional kita,” ujarnya.