DPR Ingin Langsung Awasi Intel

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), Effendy Choirie, menyatakan bahwa Komisi I DPR mengusulkan pembentukan Komisi Pengawasan Intelijen. Keberadaan komisi tersebut akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara.

Adapun tugas Komisi Pengawasan Intelijen adalah mengawasi kinerja lembaga-lembaga intelijen. "Anggota Komisi Pengawasan Intelijen itu berasal atas anggota Komisi I lintas-fraksi dan disumpah oleh negara. Jadi, selain disumpah sebagai anggota dewan, mereka juga akan disumpah menjadi Komisi Pengawas Intelijen,” tegas Effendy Choirie di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (24/3).

Selain itu, lanjutnya, Komisi I juga akan mengusulkan agar Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tidak semata-mata diangkat oleh presiden, tetapi juga harus mendapatkan persetujuan dari dewan. “Ini semata-mata agar BIN benar-benar profesional dan tidak disalahgunakan oleh penguasa,” ujar politisi yang akrab disapa Gus Choi itu.

Sementara anggota Komisi I dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno mengatakan, fraksinya menolak usulan pemerintah agar BIN diberi kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. FPAN khawatir kewenangan tersebut nantinya rawan disalahgunakan sehingga berpotensi pada terjadinya pelanggaran HAM.