DPR Ingin RI Akhiri Peran Singapura di Ruang Udara Natuna

Bamsoet meyakini pembangunan pangkalan militer di Natuna tidak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di kabupaten yang terletak di Laut China Selatan itu. Sejak 2016, di Selat Lampa, Natuna sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) milik Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Dengan total luas lahan 16,8 hektar, saya yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan," jelas Bamsoet.

Lebih lanjut Bamsoet mengatakan, DPR sangat serius dalam mendukung program pemerintah untuk membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan dan tertinggal (3T). Bahkan, DPR RI sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.

"Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada. Kita juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri bisa dilepas menjadi badan tersendiri sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan," ujar Bamsoet.

Politikus berlatar belakang wartawan itu menambahkan, APBN 2017 yang disetujui DPR memuat alokasi anggaran Rp 1,61 triliun bagi 18 kementerian dan lembaga untuk program terpadu daerah perbatasan. Wilayah di perbatasan harus ditangani lintas kementerian dan lembaga karena persoalannya sangat kompleks.

“Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerjasama yang solid antara DPR RI dan pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat," pungkas Bamsoet.(eno/boy/jpnn)