DPR Inisiasi Revisi UU KPK, Begini Respons Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum bisa berkomentar banyak soal keputusan DPR menjadikan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), sebagai inisiatif dewan.
Saat ditanya jurnalis mengenai keputusan sidang paripurna DPR yang memutuskan bakal merevisi UU tentang lembaga antirasuah itu pada Kamis (5/9), Presiden memilih menjawabnya secara diplomatis.
"Itu inisiatif DPR. Saya belum tahu isinya, yang jelas KPK saat ini bekerja dengan baik. Saya belum tahu, jadi saya belum bisa sampaikan apa-apa," kata Jokowi, menjawab jurnalis di sela-sela kunjungan kerjanya di Pontianak, Kalimantan Barat.
BACA JUGA : KPK: Kami Tidak Butuh Revisi UU
Sebelumnya dari laporan Badan Legislasi DPR di sidang paripurna dewan, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis pagi, terdapat sejumlah poin yang akan direvisi di UU KPK.
Poin-poin itu meliputi penegasan posisi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan.
Kemudian soal penyadapan yang pelaksanaannya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Dewan Pengawas KPK.
Selain itu, akan diatur juga bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah 5 (lima) orang.
Sejumlah. poin penting akan dibahas dalam revisi UU KPK yang diajukan pihak DPR.
- GMSK Dukung KPK Dalami Keterlibatan Febrie Diansyah di Kasus TPPU SYL
- KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Febri Diansyah
- Pengacara Ungkap Tiga Kelemahan Jaksa Jawab Eksepsi Hasto, Silakan Disimak
- Jaksa KPK Mengakui Delik Perkara Hasto Bukan terkait Kerugian Negara
- Guntur Romli Tuduh KPK Pakai Cara Kotor untuk Ganggu Pembelaan Hasto
- Jaksa KPK Tegaskan Perkara Hasto Murni Penegakan Hukum