DPR Janji Pelajari Audit Investigatif BPK Soal Hambalang

Kemudian, kata Marzuki direkomendasikan juga agar KPK menuntaskan penyidikan dan penuntutan terhadap kasus Hambalang dengan adanya bukti penyimpangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengelola proyek.

BAKN meminta pimpinan Komisi X dan Kelompok Kerja Anggaran DPR bertanggungjawab atas proses pembahasan dan persetujuan proyek Hambalang dalam rapat-rapat di DPR.

"Apabila dari pengungkapan penyimpangan tersebut mengarah kepada suatu dugaan penyimpangan peraturan perundang-undangan, penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana umum atau dugaan tindak pidana korupsi, kiranya penyimpangan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh para penegak hukum," pungkasnya. (boy/jpnn)