DPR: Jogjakarta Masih Butuh Perhatian Pusat

jpnn.com - JAKARTA - Jogjakarta dinilai membutuhkan perhatian dari pemerintah karena masih mengalami ketimpangan pembangunan. Padahal, dari sisi pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, Jogjakarta dinilai lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal ini diketahui setelah Komisi XI DPR melakukan kunjungan spesifik ke Yogyakarta peka lalu. Dari data yang diperoleh, Yogyakarta mencatatkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2015 ini sebesar 4,72 persen.
Angka ini meningkat cukup signifikan dibanding triwulan I yang hanya 4,20 persen. Inflasi berada di angka 5,13 persen pada triwulan pertama. Sementara pada triwulan kedua mencapai 5,68 persen.
“Jika kami melihat pertumbuhan ekonomi Provinsi DIY memang ada peningkatan. Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, ini sedikit lebih baik. Tapi di sana masih ada ketimpangan pembangunan antara Jogyakarta kawasan utara, dengan selatan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan usai kunjungan dari DIY, Senin (21/9).
Menurut Marwan, ketimpangan pembangunan di kawasan selatan paling terlihat di daerah Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Setidaknya, ada 10 desa yang belum baik akses transportasinya.
“Ini kan sangat miris. Tidak perlu sampai jauh ke timur Indonesia, di DIY yang tidak terlalu jauh dari Jakarta, masih ada ketimpangan pembangunan antara selatan dan utara, yakni di daerah-daerah terpencil,” jelas politikus Partai Demokrat itu. (fat/jpnn)
JAKARTA - Jogjakarta dinilai membutuhkan perhatian dari pemerintah karena masih mengalami ketimpangan pembangunan. Padahal, dari sisi pertumbuhan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kanang Tekankan Peran Vital PJT I dan II Dukung Swasembada Pangan hingga IKN
- Connie Serahkan Dokumen Rusia ke DPP PDIP, Isinya Berkas & Diska Lepas
- Temukan Pangan Olahan Mengandung Babi, BPOM dan BPJPH Diapresiasi
- MPR Resmi Bentuk Organisasi Ini, Tugasnya Bantu Pemerintah Urus Masalah di Papua
- Pengurus DPP Partai Hanura Akan Dikukuhkan, Benny Rhamdani: Kami Undang Presiden Hingga Kepala Daerah
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR