DPR: Jokowi Ingin Dubesnya Jadi 'Sales', Tapi...

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan para Duta Besar (Dubes) RI bisa menjadi ‘sales’ guna memasarkan Indonesia sebagai bangsa yang kaya akan nilai-nilai budaya.
“Presiden Jokowi inginnya para Dubes bisa jadi 'sales' Indonesia di luar negeri. Tapi dari 33 calon Dubes yang diajukan ke DPR, 12 diantaranya berasal dari bukan jalur Kementerian Luar Negeri (non-diplomat karier),” kata Sukamta di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (16/9).
Sebenarnya, lanjut Sukamta, sah-sah saja jika Presiden menunjuk Dubes non-diplomat karier. Tapi alangkah baiknya jika Presiden tetap mempertimbangkan kualitas dari para calon Dubes agar sejalan dengan pernyataannya.
“Nah, nyatanya, pernyataan Presiden tersebut berbanding terbalik dengan calon Dubes yang diajukan sekarang,” ungkapnya.
Sukamta mengaku sudah membaca profil para calon dan menemukan bahwa ada calon Dubes yang sama sekali tidak memiliki latar belakang di bidang politik atau ekonomi apalagi hubungan internasional.
“Ini mengkhawatirkan,” katanya.
Ia mempertanyakan bagaimana calon Dubes ini bisa menjadi 'sales' produk-produk Indonesia, kalau dia saja tidak menguasai medan diplomasi? Kita juga butuh diplomat yang paham bagaimana memasarkan Indonesia ke dunia internasional.
“Ini menjadi perhatian saya dan teman-teman di Komisi I DPR,” ujar wakil rakyat dari Provinsi DI Jogyakarta itu.
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan para Duta Besar (Dubes) RI bisa
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU